Senin, 01 April 2013

Penambahan 5 Kursi DPRD Batal

Yusniwar (Deadline News) 

Donggala-Rencana penambahan 5 kursi di DPRD kabupaten Donggala dinyatakan batal oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Donggala. Pernyataan batal itu disampaikan setelah menerima Data Agregrat Penduduk per Kecamatan (DAK2) yang menyebutkan penduduk kabupaten Donggala tidak mencapai 300.000 Ribu jiwa.


Ketua KPUD Donggala Mahfud Masuara SH yang ditemui diruang kerjanya, Senin (11/ 12) mengatakan, untuk menentukan jumlah Daerah pemilihan (Dapil) KPUD mengirim surat kepada Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil untuk mengetahui jumlah penduduk kabupaten Donggala. Tertanggal  1 Oktober 2012 jumlah penduduk Donggala sebesar 307.910 jiwa.  Berdasarkan jumlah tersebut kabupaten Donggala berhak melakukan penambahan kursi.

Namun sangat mengecewakan, DAK2 dari Dinas Catatan Sipil Donggala sangat berbeda dengan jumlah pendududuk yang diterima KPUD saat rapat gelar  rapat koordinasi antara Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Ketua KPUD se Sulawesi Tengah di Swiss Ball Hotel 6 Desember 2012 lalu. DAK2 itu menjadi 294.825 jiwa, artinya ketambahan kursi DPRD Donggala batal.

Selain itu Mahfud menambahkan, penentukan jumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) untuk penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Bupati dan DPRD itu berdasarkan jumlah desa namun data yang di serahkan oleh catatan Capil masih data awal yakni 149 desa dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2012 tentang pemekaran, kabupaten Donggala ketambahan19 desa, namun  menurut Mahfud nama desa pemekaran tersebut belum terdafdar dalan Cacatan Sipil, jelasnya.
Yang sangat subtansi menurutnya adalah perhitungan suara karena pemilihan ini kali tiap desa merekap jumlah suara masyarakatnya. “apa mau desa devenitive itu tidak memiliki PPS dan masih bergabung dengan desa iniduk,? kata Mahfud .

Ditempat terpisah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Hasan Ali Arif, Msi, mengatakan data DAK2 yang sebenarnya adalah 294 762 jiwa, penduduk kabupaten Donggala, terbagi di 16 kecamatan, 184,325 wajib KTP dengan realisasi Elektronik KTP 134 545 atau 72,72 persen  sampai Tanggal  5 Desember tahun 2012.
Ditanya tentang pemekaran 19 desa yang belum di ikutkan sertakan dalam daftar TPS, menurut Hasan belum dapat mengikut dalam daftar karena belum memiliki Nomor registrasi  meskipun Perda menyebutkan telah syah menjadi desa devenitif. 

"Apabila sampai pada saat pemilihan desa tersebut belum memiliki Nomor regstrasi kependudukan maka desa tersebut masih melekat pada desa induk,"tegas hasan Ali Arif.

Pernyataan kadis Capil senagat berbeda dengan pernyataan yang disampaikan mantan Kepala BPMPD, Mahfud Lamakampali S.Sos. saat memberikan sambutan pelantikan  Kades Sindosa,  Kavaya,  Lumbupatigo, dan Kades Wani III, di desa Sindosa 28 November 2012 silam yang mengatakan, 19 desa yang  di mekarkan itu telah mendapat nomor registrasi dari kementerian dalam Negeri Dirjen PMD.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar